Tribunet.news | Kab. Bandung Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kini mulai menuai sorotan publik. Di Kabupaten Bandung Barat, sejumlah kalangan mempertanyakan transparansi nilai anggaran per porsi makanan serta kejelasan kandungan gizi dalam menu yang dibagikan kepada para siswa.
Sorotan tersebut datang dari Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si, pemerhati kebijakan publik yang menilai masih adanya celah keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat lapangan.
Dalam wawancara melalui pesan suara WhatsApp dari kediamannya, Kamis (5/3/2026), Apung mengungkapkan bahwa hingga kini banyak orang tua murid dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mengetahui secara pasti berapa nilai anggaran sebenarnya untuk satu porsi makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.
“Di lapangan muncul pertanyaan yang sangat wajar dari masyarakat. Berapa sebenarnya nilai satu kotak makanan itu? Orang tua tentu melihat menu yang disajikan dan mencoba membandingkannya dengan nilai anggaran yang mereka dengar,” ujarnya.
Menurut Apung, ketidakjelasan informasi tersebut berpotensi memicu spekulasi hingga kecurigaan di tengah masyarakat jika tidak segera dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
“Jika harga satuan menu tidak disampaikan secara transparan, maka ruang spekulasi akan selalu ada. Padahal program ini sangat baik dan menyangkut masa depan generasi muda,” katanya.
Soroti Minimnya Informasi Kandungan Gizi
Selain soal harga, Apung juga menyoroti minimnya informasi mengenai kandungan nutrisi pada setiap paket makanan yang dibagikan. Padahal, menurutnya, esensi utama dari program tersebut bukan sekadar memberikan makanan gratis, melainkan memastikan terpenuhinya standar gizi bagi anak-anak.
Ia menilai setiap paket makanan seharusnya dilengkapi dengan informasi kandungan gizi secara jelas, seperti jumlah kalori, komposisi protein, vitamin, hingga mineral yang terkandung dalam menu tersebut.
“Program ini bernama Makan Bergizi Gratis. Artinya yang dijaga bukan hanya distribusinya, tetapi juga kualitas gizinya. Masyarakat berhak tahu berapa kalori yang dikonsumsi anak-anak mereka, vitamin apa saja yang terkandung, serta apakah komposisi proteinnya sudah sesuai standar kesehatan,” tegasnya.
Akuntabilitas Program Dipertaruhkan
Apung menegaskan bahwa transparansi harga dan informasi gizi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari akuntabilitas program yang menggunakan anggaran negara.
Ia mengingatkan bahwa tanpa keterbukaan informasi, program yang pada dasarnya memiliki tujuan mulia tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Ketika harga menu dicantumkan dan kandungan gizinya dijelaskan secara detail, maka publik dapat menilai secara objektif. Di situlah kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan terjaga,” ujarnya.
Apung juga mengingatkan agar pengelolaan program di tingkat lapangan tidak merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Jangan sampai program yang niatnya sangat baik ini justru menimbulkan polemik karena kurangnya transparansi di lapangan,” katanya.
Harapan Perbaikan Sistem
Sejumlah pihak kini berharap Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG dapat memberikan penjelasan serta memperkuat mekanisme pengawasan di daerah.
Dengan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan standar kesehatan. (red)
