Tribunet.news | Kabupaten Bandung Barat – Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar Selasa (31/3/2026) kemarin, menyisakan dua wajah: optimisme atas capaian pembangunan, dan tanda tanya besar atas komitmen kehadiran wakil rakyat.
Di ruang sidang Kantor DPRD, sejumlah kursi tampak kosong saat forum resmi berlangsung. Padahal, paripurna ini merupakan salah satu agenda strategis yang menentukan arah evaluasi dan kebijakan pembangunan daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, sebagian anggota dewan, serta unsur Forkopimda. Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah kehadiran anggota legislatif tidak mencerminkan urgensi forum tersebut.
Capaian Positif, Namun Belum Merata
Dalam penyampaian rekomendasinya, DPRD tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepanjang 2025. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif: pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan menurun, serta ketimpangan yang mulai membaik. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun tercapai.
Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat catatan kritis. DPRD menilai bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Sektor-sektor unggulan dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Rekomendasi: Dari Data hingga Padat Karya
Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan, mulai dari penguatan sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM, hingga dorongan terhadap investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. DPRD juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan APBD 2025 tercatat mencapai 98,58 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 97,51 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat terealisasi sesuai target. Secara umum, kinerja keuangan daerah dinilai cukup solid.
Absensi Dewan: Masalah Lama yang Kembali Muncul
Namun, sorotan utama justru datang dari rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna tersebut. Minimnya partisipasi ini dinilai berpotensi melemahkan fungsi pengawasan serta mengurangi kualitas representasi aspirasi masyarakat.
Sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa persoalan absensi bukan hal baru, melainkan berulang dalam sejumlah agenda penting DPRD. “Ini bukan pertama kali. Setiap paripurna strategis, selalu ada kursi kosong,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana komitmen wakil rakyat dalam menjalankan mandatnya?
Ujian Komitmen Legislatif
Rapat paripurna LKPJ sejatinya bukan sekadar formalitas administratif. Forum ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus pijakan dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
Ketidakhadiran anggota dewan dalam forum krusial semacam ini berpotensi menggerus kepercayaan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, disiplin kehadiran menjadi indikator dasar komitmen legislatif.
Paripurna LKPJ 2025 di Kabupaten Bandung Barat pada akhirnya bukan hanya berbicara soal capaian pembangunan, tetapi juga membuka kembali ruang kritik terhadap kinerja internal DPRD itu sendiri sebuah refleksi yang semestinya ditindaklanjuti, bukan sekadar dicatat.
Dien
