Aksi Demo Korban Banjir Mengeruwak, Desak Pihak Pemko Langsa Transparansi dan Tangung Jawab
TRIBUNET.News | KOTA LANGSA – Aksi demo korban banjir mengeruwak, Jeritan ratusan korban banjir di Kota Langsa pecah menjadi kemarahan besar, di depan Kantor Pemko Langsa, Pada Kamis (30/04/2026).
Massa yang tergabung dalam Forum Korban Banjir mengepung kantor-kantor kekuasaan, menuding Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, dinilai telah gagal total dan bersikap tidak peduli. Warga merasa dana bantuan bencana yang merupakan hak mereka, kini diperlakukan seolah-olah harta milik pribadi pejabat yang sulit dicairkan.
Koordinator aksi, Haprizal Rozi, S.Sos, dalam orasinya yang membakar semangat massa, menegaskan bahwa rakyat sudah muak dengan alibi administratif yang terus disuguhkan pemerintah. Ia menuntut ketegasan kapan uang tersebut benar-benar sampai ke tangan warga, tanpa ada diskriminasi atau nepotisme.
”Alibi Prosedur di Atas Penderitaan Rakyat”
Ketegangan memuncak saat Wali Kota Jeffry Sentana menemui massa namun tetap berlindung di balik tameng Juknis dan Juklak. Alih-alih memberikan solusi konkret berupa tanggal pencairan, Jeffry justru sibuk berteori tentang tahapan Kemensos dan review BPKP-RI.
Sikap ini dinilai massa sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Bagi para korban banjir, alasan “prosedural” ini hanyalah cara halus bagi penguasa untuk menahan dana bantuan, seakan uang tersebut adalah milik pejabat yang hanya boleh keluar atas kemurahan hati mereka, bukan kewajiban negara terhadap rakyatnya.
“Kejaksaan Mulai Endus Bau Tak Sedap”
Di tengah buntu-nya komunikasi dengan pihak Pemko, para pendemo yang dipimpin Haprizal Rozi dkk bergerak menuju Kejari Langsa. Di sana, mereka disambut oleh Kasie Intel Kejari Langsa, Fadli Setiawan, SH, MKn.
Narasi ketidakpedulian Wali Kota semakin diperkuat dengan temuan di lapangan. Di hadapan pihak Kejaksaan, terungkap testimoni memilukan dari 17 warga yang sudah menerima dana bantuan namun justru dipaksa mengembalikan uang tersebut ke kas negara.
Fadli Setiawan secara tegas menyatakan bahwa pihaknya telah secara resmi menerima laporan dan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan bantuan bencana ini.
”Kami tindak lanjuti, jadi mohon dukungan semua pihak. Jangan pernah takut akan intimidasi oleh siapa pun,” tegas Fadli di hadapan massa, memberikan sinyal hijau bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana di bawah kepemimpinan Jeffry Sentana.
“Pernyataan “Mandul” dan Sikap Masa Bodo Pejabat”
Setelah dipaksa bertahan di bawah terik matahari, massa memang mendapatkan surat pernyataan tertulis dari Wali Kota. Namun, surat tersebut dianggap sebagai “kertas tanpa nyawa” karena tidak mencantumkan poin paling krusial: kepastian tanggal pencairan.
Ketidakmampuan Jeffry Sentana untuk memberikan tanggal pasti penyaluran dana menunjukkan betapa jauhnya jarak antara empati pejabat dengan realita penderitaan rakyat. Sementara Wali Kota sibuk dengan urusan normalisasi pasar dan penggusuran PKL, ratusan korban banjir masih terkatung-katung tanpa kejelasan dana rehabilitasi rumah mereka.
Rakyat Menolak Pulang, Mosi Tidak Percaya Menggema
Hingga sore hari, ratusan pendemo masih bertahan di Lapangan Merdeka. Di bawah komando Haprizal Rozi, mereka berunding untuk menentukan langkah selanjutnya. Tuntutan agar Jeffry Sentana mundur dari jabatan kian kencang disuarakan jika dana bantuan tetap “tersandera” di tangan birokrasi.
Tragedi ini menjadi catatan hitam kepemimpinan di Kota Langsa: Di mana saat rakyat tertimpa musibah, penguasanya justru lebih sibuk menjaga tumpukan berkas ketimbang memastikan perut rakyat terisi dan rumah mereka kembali berdiri.
Redaksi
