Kota Langsa Wakili Aceh di PPD Nasional 2026, Warga Pertanyakan Kondisi Infrastruktur
TRIBUNET.News | Kota Langsa ditetapkan sebagai wakil Provinsi Aceh pada Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional tahun 2026. Penetapan tersebut berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Aceh terhadap seluruh kabupaten/kota.
Keputusan itu tertuang dalam surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Nomor 000.7/187 tertanggal 5 Juni 2026 yang ditandatangani Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli.
Dalam surat itu disebutkan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui aplikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan sebagai wakil Aceh untuk kategori kabupaten, sedangkan Kota Langsa menjadi wakil kategori kota pada ajang penilaian tingkat nasional tahun 2026.
Meski demikian, surat tersebut tidak memuat rincian nilai maupun indikator penilaian yang diperoleh masing-masing daerah. Akibatnya, belum diketahui secara pasti aspek apa yang menjadi keunggulan Kota Langsa sehingga terpilih mewakili Aceh.
Penetapan itu turut menjadi perhatian publik karena di tengah capaian tersebut, Kota Langsa masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan pascabanjir besar yang melanda daerah itu beberapa waktu lalu.
Berdasarkan dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) Hidrometeorologi Kota Langsa yang sebelumnya dihimpun AJNN, kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur mencapai Rp.873,5 miliar. Sementara sektor permukiman mencatat kerusakan dan kerugian lebih dari Rp.1,6 triliun.
Dampak bencana juga dirasakan sektor ekonomi dengan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp.230,4 miliar yang meliputi bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, peternakan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, sejumlah persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan masyarakat. Salah satunya kondisi ruas jalan rusak yang sebelumnya sempat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Meski Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa pernah menyatakan akan segera melakukan perbaikan, hingga kini kondisi jalan tersebut masih terpantau belum berubah.
Fadli, warga Kota Langsa, menilai penghargaan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari kualitas perencanaan dan administrasi, tetapi juga dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau memang pembangunan dinilai berhasil, kondisi jalan dan fasilitas umum juga pasti semakin baik. Jangan sampai yang bagus hanya di atas kertas,” ujarnya.
Senada disampaikan Meutia, warga Kecamatan Langsa Kota. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus mengejar penghargaan, tetapi juga mempercepat penyelesaian persoalan drainase dan genangan yang masih terjadi di sejumlah kawasan.
“Yang paling dirasakan warga itu kondisi lingkungan sehari-hari. Kemarin hujan sebentar saja sudah banjir, belum lagi masalah nyamuk karena saluran air yang mampet,” katanya.
Sementara itu, warga lainnya, Ramadan, mengapresiasi penetapan Langsa sebagai wakil Aceh di tingkat nasional. Namun menurutnya, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Prestasi ini tentu bagus, tetapi pemerintah juga perlu menunjukkan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan warga. Secara jujur, pemulihan pascabanjir di Langsa belum sepenuhnya tuntas,” ujarnya.
Plt Kepala Bappeda Kota Langsa, Riza Fahlevi, menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan oleh Bappenas melalui aplikasi PPD.
“Yang melakukan penilaian adalah Bappenas. Bappeda hanya mengisi dokumen-dokumen perencanaan ke dalam aplikasi PPD sesuai arahan dan surat dari Bappeda Aceh,” jelasnya..
Namun, Riza tidak merinci indikator maupun nilai yang diperoleh Kota Langsa dalam penilaian tersebut. Ia juga tidak memberikan tanggapan terkait keterkaitan capaian itu dengan kondisi pembangunan di lapangan, termasuk persoalan infrastruktur dan pemulihan pascabanjir yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah warga menilai, kondisi jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, meski Langsa kini dipercaya mewakili Aceh pada ajang penghargaan pembangunan tingkat nasional.
Redaksi
